PKS Paling Lengkap, PDIP Marah

Selasa, 10 Maret 2009 | 07:58 WITA

Jakarta, Tribun - Hari terakhir waktu penyerahan rekening dan saldo awal kampanye, kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) ramai didatangi para pengurus partai politik. Kedatangan mereka untuk memastikan kekurangan administrasi partainya.

Mengingat sanksi bagi yang tidak menyerahkan rekening dan saldo awal kampanye, bisa dicoret dari keikutsertaannya sebagai peserta Pemilu. Hingga Senin (9/3), semua partai peserta pemilu sudah menyerahkan rekening dan saldo awal kampanye.
Menurut Kabid Administrasi hukum KPU, Ahmad Fayumi, semua partai sudah menyerahkan rekening dan saldo awal. Hanya saja, mayoritas partai tidak memberikan keterangan secara jelas terkait asal dana tersebut. "Semua sudah menyerahkan, tapi ya tidak lengkap. Nama dan alamat penyumbang tidak dicantumkan," katanya.
Dari 38 partai peserta pemilu, hanya tiga partai yang administrasinya lengkap seperti mencantumkan nama penyumbang maupun aliran dana tersebut. Ketiga partai tersebut, menurut Fayumi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat dan Partai Bintang Reformasi. Ketiga partai tersebut, mencantumkan nama dan alamat penyumbang.
Disebut-sebut sebagai salah satu partai yang tidak menyerahkan rekening dan saldo awal kampanye, petinggi PDIP marah.
Wakil sekretaris Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDI Perjuangan, Arif Wibowo, saat mendatangi kantor KPU marah. Dia meminta KPU dan Bawaslu harus minta maaf.
"PDIP sudah menyerahkan rekening itu sejak Agustus 2008 lalu. Dan kami ada bukti penyerahannya, kenapa masih saja dianggap belum menyerahkan," ujarnya.
Menurut Arif, munculnya berita yang menyebutkan PDIP tidak menyerahkan rekening tersebut sangat merugikan. Karena dikhawatirkan bisa menimbulkan opini publik, PDIP ketakutan untuk diketahui sumber dananya sehingga memilih tidak menyerahkan rekening.
Meski begitu, imbuh dia, PDI Perjuangan akan membuat laporan secara lengkap dan jelas setelah pelaksanaan pemilu. Karena waktu itulah yang diharuskan sesuai dengan undang-undang nomor 10 tahun 2008 tentang pemilu.(Persda Network/coi)

Di Sulsel Sudah Selesai Hari Minggu
KETUA Divisi Kampanye KPU Sulsel Samsir A Rahim mengatakan, penyampaikan rekening dana awal kampanye di KPU Sulsel sudah berakhir Minggu (8/3) lalu.
Pada hari itu, semua partai politik dan calon anggota DPD sudah memasukkan rekening dana kampanye.
"Alhamdulillah, sejak hari Minggu semua sudah masuk. Sejak awal kami aktif menjemput bola, mengingatkan mereka. Sebab, kami tidak ingin gara-gara rekening mereka didiskualifikasi sementara mereka sudah sosialisasi sekian lama," ujar Samsir.
Kondisi serupa juga terjadi di KPU kabupaten/kota. Di Bulukumba, 38 parpol telah menyetor rekening partainya. Tentang besaran saldo di rekening itu, Ketua KPU Bulukumba Arum Spink mengaku tidak tahu. "Ini karena kami belum melakukan verifikasi," kata Arum.
Pendapat senada juga dikemukakan oleh Ketua KPU Jeneponto Mustofa. "Intinya, semua parpol telah menyerahkan rekening mereka masing-masing," katanya.
Anggota KPU Bantaeng Andi Harianto juga memastikan semua parpol di Bantaeng sudah menyerahkan rekening dana kampanye. Demikian pula anggota KPU Soppeng Amriadi. Petang kemarin, dia memastikan semua partai di wilayah kerjanya sudah memasukkan rekening dana kampanyenya.(rip/mam/bie)

KPU Bantaeng Gandeng Da'i Sosialisasi Pemilu

Laporan: Kompas.com
Sabtu, 7 Maret 2009 | 12:30 WITA

BANTAENG, TRIBUN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantaeng, melakukan kerjasama dengan para da'i, muballigh, pimpinan MA, dan pondok pesantren dalam mensosialisasikan teknis pelaksanaan pemilu.

Kegiatan yang dipimpin oleh anggota KPU Bantaeng yang sekaligus Ketua Pokja Sosialisasi Abd Rahman ini digelar untuk membicarakan materi dan teknis gerakan sosialisasi berbasis masjid yang dicanangkan oleh KPU sebagai salah satu program unggulannya.

Ada beberapa hal yang disepakati dalam kegiatan itu yang nantinya akan disampaikan di khutbah Jum'at, pengajian-pengajian ataupun tausyiah agama. Diataranya, sosialisasi anti golput sesuai Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), kampanye tanpa fitnah, hibah dan adu domba, sosialisasi anti suap (money politik), Pemilu damai, jujur, santun dan mendidik serta kewajiban untuk memilih pemimpin berkualitas.

Utusan KUA Tompobulu Ustadz Jaelani, merasa bersyukur, karena barusan pemilu kali ini pemuka agama dilibatkan untuk berpartisipasi.

"Sebagai da'i, kami semua berkewajiban untuk mengawal moral masyarakat dalam menentukan pilihannya. Masjid adalah rumah Allah, tempat ibadah umat Islam yang sangat efektif untuk mensosialisasikan pemilu. Kami akan mendukung kegiatan ini dan mensosialisasikan ke mubaligh lainnya" ungkapnya bersemangat.

Andi Harianto, anggota KPU yang juga sebagai moderator dalam pertemuan itu, mengungkapkan bahwa gerakan berbasis masjid adalah sebuah program untuk pengawalan pemilu dari sisi moralitas penyelenggara, peserta pemilu maupun masyarakat pemilih agar menjalani proses ini secara demokratis dan taat azas tanpa menafikkan kaidah-kaidah agama, agar pemilu ini selalu dalam Rahmat Allah Swt.

Abd Rahman menambahkan jika sebelum menjadi anggota KPU, dirinya adalah seorang da'i. "Tidak lengkap rasanya jikalau peran dai yang selama ini saya jalani tidak bisa mendukung proses pemilu ini.

Pemilu adalah milik semua masyrakat, karenanya semua dari kita wajib mendukungnya, apalagi kalau itu berkaitan dengan ajaran-ajaran agama," ungkapnya.
Dalam rapat koordinasi ini, terbahas mater-materi ayat dan hadits yang akan menjadi acuan bagi para dai' untuk mensosialisasikan pemilu.

"Saya menyarankan, agar tidak hanya materi yang berkaitan dengan moralitas saja yang diugkap dalam materi khutbah sosialisasi nanti, tetapi khatib juga harus menyinggung sedikit tentang teknis contreng dan warna sampul kertas suara, agar jama'ah tidak hanya tahu dari sisi moralitasnya saja, tetapi juga teknis pemilu itu sendiri," ungkap Karim B dari Kabag Kesra yang mewakili pemerintah.(*)

Bantaeng Tuntaskan Sosialisasi Pemilih Pemula dan Gereja

(Gambar: Sosialisasi Pemilih Pemula di MA Bantaeng)
Rabu, 25 Februari 2009 | 03:26 WITA

Makassar, Tribun - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantaeng mengaku telah menuntaskan sosialisasi pemilihan kepada kalangan pemilih pemuda dan jemaah Gereja. Sosialisasi di kalangan ini dituntaskan kemarin.

"Ada 24 Sekolah SMU, MAN, SMKN dan pondok pesantren sejak tanggal 16-24 Februari dan ada tiga Gereja pada hari Minggu kemarin mendapatkan sosialisasi mencentang atau a'cingka dalam bahasa lokal Bantaeng," ujar Ketua KPU Bantaeng, Nurbaeti, Selasa (24/2).
Menurutnya, hampir semua siswa SMU tahu cara mencentang. Anggota KPU Bantaeng, Andi Harianto, yang kemarin melakukan sosialisasi di SMU 1 Bissappu, Bantaeng, menganjurkan siswa agar menyebarkan virus mencentang ini ke masyarakat.
"Rata-rata siswa SMU yang pasti sudah tahu cara mencentang atau 'tanda benar'oleh karena tanda benar ini adalah tanda yang diberikan oleh guru-guru mereka saat memberikan nilai pada lembaran jawaban mereka disekolah," jelas Harianto.
Menurut Ketua Pokja Sosialisasi KPU Bantaeng, Abd. Rahman B, sosialisasi door to door yang dilakukan di desa akan terus dilanjutkan sampai sebelum masa kampanye terbuka, 16 Maret.
"Sosialisasi adalah inti dari pemilu kali ini, berbagai perubahan peraturan pemilu harus disosialisasikan secara intensif ke bawah. Hal inilah yang mendasari KPU terus melanjutkan sosialisasi dengan strategi dor to dor ini," jelas Rahman.(bie)

Memetakan Minat Pemilih Pemula (Hasil Jajak Pendapat Litbang Kompas)

(Foto: Sosialisasi KPU Bantaeng di Pompes As'adiyah Ereng-ereng 21/2/09)
Litbang Kompas/Gunawan

Senin, 1 Desember 2008 | 15:41 WIB

MENYANDANG sebutan sebagai pemilih pemula, golongan penduduk usia 17 hingga 21 tahun tidaklah selalu buta soal politik, termasuk soal pemilihan umum yang akan dihelat negeri ini tahun depan. Pengetahuan mereka terhadap pemilu tidak berbeda jauh dengan kelompok lainnya. Yang berbeda adalah soal antusiasme dan preferensi.

Antusiasme pemilih pemula, yaitu pemilih yang akan mengikuti Pemilu 2009 untuk pertama kalinya, terangkum dalam hasil jajak pendapat yang dilakukan Litbang Kompas pada 25-27 November lalu. Dari sejumlah pemilih pemula yang diwawancarai melalui telepon, terungkap bahwa mayoritas (86,4 persen) menyatakan akan menggunakan hak suara mereka dalam pemilu.

Tingkat antusiasme ini termasuk paling tinggi. Pada kelompok pemilih muda lainnya, yang sudah pernah menggunakan hak suaranya, seperti kelompok usia 22-29 tahun dan 30-40 tahun, tingkat antusiasmenya lebih rendah sekitar 5 persen. Pada kelompok usia yang lebih tua, yakni 41 tahun ke atas, antusiasme untuk mengikuti pemilu dalam bentuk memberikan suara lebih rendah lagi, yaitu 79,3 persen.

Alasan di balik niat mencoblos para pemilih mula adalah pemikiran bahwa apa pun hasil pemilu akan berdampak juga bagi kehidupan mereka, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga lebih baik ikut memberikan suara. Namun, seperti apakah sebenarnya preferensi para pemilih pemula ini?

Setelah berjalan hampir empat bulan sejak Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan 34 parpol nasional peserta Pemilu 2009 yang kemudian bertambah menjadi 38 parpol, pengenalan para pemilih pemula terhadap parpol masih rendah.

Lebih banyak responden pemilih pemula yang mengaku hanya tahu nama partai-partai besar yang sudah ada sejak dulu. Kondisi ini sebenarnya juga sama pada kelompok pemilih muda lainnya, bahkan juga pada pemilih yang tua. Tidak heran hanya sekitar 1,5 persen dari total responden yang mengaku mengetahui hampir semua parpol.

Hal ini mengindikasikan masih lemahnya sosialisasi partai-partai baru di masyarakat. Selain banyak tidak mengetahui keberadaan partai baru, bagian terbesar responden juga tidak mengetahui nama-nama caleg yang diusung parpol. Padahal mereka (caleg) inilah yang nantinya akan dipilih.

Jika seandainya saat ini dilakukan pemilihan umum legislatif, sejumlah besar pemilih pemula ini (33,9 persen) masih belum memutuskan partai mana yang akan dipilih. Sementara itu, sejumlah 49 persen responden pemilih pemula yang sudah punya pilihan diperebutkan oleh partai-partai mapan seperti Partai Demokrat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Golkar.

Partai-partai baru, meski tidak dinafikan oleh para pemilih pemula untuk dipilih, belum sampai pada tingkat menarik minat mencoblos. Artinya, preferensi pemilih pemula terhadap partai baru dalam tingkatan penerimaan (akseptabilitas) namun belum konkret menjadi sebuah pilihan politik (elektabilitas)

Pengaruh keluarga

Antusiasme yang tinggi sementara keputusan pilihan yang belum bulat, sebenarnya menempatkan pemilih pemula sebagai swing voters yang sesungguhnya. Pilihan politik mereka belum dipengaruhi motivasi ideologis tertentu dan lebih didorong oleh konteks dinamika lingkungan politik lokal.

Pemilih pemula mudah dipengaruhi kepentingan-kepentingan tertentu, terutama oleh orang terdekat seperti anggota keluarga, mulai dari orangtua hingga kerabat.

Kondisi tersebut tampak jika merunut perilaku pemilih pemula pada beberapa penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada). Hasil jajak pendapat pasca-pemungutan suara (exit poll), pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta (8 Agustus 2007), menunjukkan orangtua adalah yang paling memengaruhi pilihan para pemilih pemula. Teman dan saudara juga ikut memengaruhi namun dengan persentase yang lebih kecil.

Pola yang sama juga terlihat pada hasil exit poll Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat (13 April 2008) dan Jawa Timur putaran pertama (23 Juli 2008). Orangtua menjadi pihak yang paling memengaruhi pilihan para pemula di Jabar dan Jatim (lihat tabel). Selain teman dan saudara, yang turut memengaruhi pilihan adalah pasangan hidup. Di Jatim, peran orangtua dalam memengaruhi pilihan sebagian besar diambil alih oleh pasangan hidup si pemilih.

Media massa juga turut memengaruhi pilihan pemilih pemula. Pengaruh terbesar berasal dari pemberitaan media elektronik terutama televisi (antara 60 persen dan 67 persen).

Disusul kemudian lewat spanduk, poster, brosur, dan sejenisnya. Sementara pengaruh dari internet belum begitu besar bagi kelompok ini, hanya 0,5 persen-2 persen.

Konsep mengenai ke-Indonesiaan yang dimiliki kelompok muda juga mendorong mereka menentukan pilihan secara otonom. Dari hasil jajak pendapat diketahui, para pemilih pemula ini memiliki gambaran ideal tentang Indonesia, yaitu Indonesia yang makmur dan sejahtera.

Untuk menuju Indonesia yang seperti itu, jalannya adalah melalui pemilu. Keyakinan ini disampaikan delapan dari sepuluh responden.

Program kampanye

Meski tidak mudah, tingginya antusiasme pemilih pemula untuk ikut mencoblos pada pemilu tahun depan menjadi peluang bagi partai baru.

Menurut responden, program atau isu yang perlu dikembangkan dalam kampanye partai agar menarik minat kalangan pemilih pemula adalah soal pendidikan dan kesehatan (30,8 persen).

Program yang perlu diperhatikan selanjutnya secara berturut-turut adalah kesejahteraan umum (21,3 persen) dan isu perekonomian (13,1 persen).

Tingginya antusiasme dan gambaran ideal pemilih pemula mengenai Indonesia, nantinya akan teruji saat Pemilu 2009. Suara pemilih pemula akan turut menentukan arah pemerintahan yang baru.

Paling tidak, didapat gambaran bahwa sesungguhnya kaum muda terutama pemilih pemula, tidak lagi apatis terhadap proses demokrasi saat ini.
(Litbang Kompas/GIANIE)




Sumber : Kompas Cetak

Pemilih Pemula Jangan Dibodohi

(Foto: Sosialisasi di SMU 1 Bantaeng)
Senin, 28 Juli 2008 | 10:06 WIB

Laporan Wartawan Kompas.com IGN Sawabi

JAKARTA, SENIN - Pemilih pemula yang jumlahnya mencapai 30-40 persen total jumlah pemilih, terutama kalangan pelajar dan remaja, perlu diberikan pendidikan politik menjelang pelaksana pemilihan umum. Hal ini diperlukan agar mereka tak manjadi objek pembodohan.

"Ini penting, mengingat selama ini pengalaman yang lalu-lalu partai politik lebih sering memanfaatkan mereka sebatas untuk hura-hura politik, seperti pengerahan massa dan konvoi," ungkap Ketua Umum Pimpinan Pusat IPNU Idy Muzayyad di Jakarta, Senin (28/7).

Berkaitan dengan itu, IPNU bekerja sama dengan berbagai pihak sudah dan akan melakukan pendidikan politik bagi pemilih pemula. IPNU menggandeng Kesbangpol Depdagri, KPU, dan Jaringan Pendidikan Politik untuk Rakyat.

Bersama organisasi yang selevel, yakni Ikatan Remaja Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Putri NU, dan Pelajar Islam Indonesia, IPNU akan menggalang sinergi untuk menyelamatkan pemilih pemula dari pembodohan politik.

Pendidikan ini bertujuan agar pemilih pemula yang memang masih "hijau' dalam dunia politik memiliki kesadaran dan partisipasi politik secara proporsional. Sebab, konsekuensi demokrasi telah menempatkan setiap warga negara yang mempunyai hak pilih untuk menentukan arah kebijakan negara melalui sistem perwakilan.

"Jangan sampai para pemilih pemula ini tidak menentukan pilihan secara otonom dan sadar. Tapi, mereka perlu diajak benar-benar sadar hak dan pilihannya agar tidak gampang untuk sekadar diajak konvoi motor," kata Idy.

Idy meyakini, karena jumlahnya yang besar itu, pemilih pemula akan menjadi sasaran penggalangan suara oleh semua partai politik yang ikut bertanding dalam pesta demokrasi 2009 mendatang, dengan strategi masing-masing. Yang terpenting, jangan sampai strategi tersebut mengandung unsur tipu-tipu dengan kemasan yang tak mendidik. Sebaliknya, hal ini harus dilakukan dalam bingkai yang mencerahkan.

"Kami sangat berkepentingan agar pola pendekatan partai kepada pemilih pemula dilakukan secara elegan, mencerahkan, dan mencerdaskan," katanya.

KPU Revisi Jadwal Kampanye

Pastikan Semua Partai Dapat Jatah Dua Kali
empimuslion.files.wordpress.com

KPU
Sabtu, 21 Februari 2009 | 00:56 WITA

Makassar, Tribun - Komisi Pemilihan Umum (KPU) merevisi jadwal kampanye partai politik di Sulsel. Revisis dilakukan dalam rapat koordinasi KPU se-Indonesia di Jakarta, tadi malam. Setelah revisi ini, KPU Sulsel memastikan semua partai politik mendapat jatah dua kali kampanye.

"Jadi ada kesalahan dalam jadwal yang sudah kami rilis sebelumnya. Hal itu disepakati untuk diperbaiki sehingga semua partai politik mendapat jatah kampanye dua kali. Tidak benar jika Partai Demokrat akan mendapat jadwal kampanye tiga kali," ujar Ketua Divisi Kampanye KPU Sulsel, Samsir A Rahim, per telepon dari Jakarta, tadi malam.

Rapat koordinadi yang dipimpin KPU Pusat itu berlangsung hingga tengah malam. Sebelumnya, KPU merilis jadwal kampanye partai politik di Sulsel. Kampanye berlangsung 21 hari, dimulai kampanye bersama dan pencanangan kampanye damai, 16 Maret 2009.

Jadwal kampanye yang direvisi tersebut diterbitkan KPU Pusat melalui Keputusan KPU bernomor 115/SK/KPU/Tahun 2009. SK tersebut diteken Ketua KPU Prof Dr Hafiz Anshary.

Partai Demokrat diberi waktu berkampanye pada tanggal 22, 28 Maret, dan 5 April. Sedang Partai Golkar dan PDIP hanya dua kali. Golkar berkampanye pada tanggal 21 dan 23 Maret, sedang PDIP pada 19 dan 28 Maret. Sementara PPP hanya satu kali kampanye, 2 April 2009.

"Jadi jadwal itu tidak berlaku lagi di Sulsel dan kita sudah susun jadwal baru. Hanya saja saya belum bisa sampaikan jadwal hasil revisi untuk kampanye partai di Sulsel sebab saya masih dalam ruangan rapat," kata Samsir.

Selain itu, disepakati juga untuk memberi kewenangan kepada KPU provinsi dan kabupaten/kota untuk mendiskualifikasi partai politik yang tidak menyetor rekening dana kampanye paling lambat tanggal 9 Maret.

"Kalau hingga tangal 9 Maret masih ada partai yang belum menyetor rekening dana kampanye, maka partai bersangkutan akan kita diskualifikasi. Jika di provinsi, didiskualifikasi di provinsi, jika di kabupaten/kota akan didiskualifikasi oleh KPU setempat," jelas Samsir.

Wajib Laporkan Penggunaan Dana 24 April
RAPAT Koordinasi KPU Se-Indonesia di Jakarta, Jumat (20/2), memutuskan akan menggugurkan semua calon anggota legislatif (caleg) terpilih dari partai politik jika pengurus partai tidak melaporkan penggunaan dana kampanye ke KPU. Penyampaikan penggunaan dana dalam kampanye harus dilaporkan paling lambar dua pekan setelah hari pemilihan atau 24 April.

"Kalau sampai tanggal 24 April masih ada partai yang tidak melaporkan penggunaan dana kampanyenya, maka caleg partai bersangkutan akan kita gugurkan jika terpilih," tegas Ketua Divisi Kampanye KPU Sulsel, Samsir A Rahim, dari Jakarta, tadi malam.(bie).
(Dikutip dari www.tribun-timur.com)

Parpol Sepakat Tidak akan Manipulasi Suara

(08 Feb 2009, )

BANTAENG -- Partai politik kontestan pemilu 2009 dan para calon legeslatif se-Kabupaten Bantaeng sepakat pemilu damai. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantaeng memfasilitasi hal itu dengan menggelar deklarasi pemilu damai.Ada sepuluh butir kesepakatan yang dihasilkan dari deklarasi yang ditandai dengan penandatanganan naskah kesepakatan oleh ketua masing-masing ketua parpol.

Salah satu isi dari deklarasi itu, menyepakati tidak melakukan praktik jual beli suara, manipulasi suara, dan penyuapan kepada pemilih. Selain itu para peserta pemilu 2009 ini juga sepakat menyelesaikan masalah yang terjadi dengan jalan musyawarah mufakat dan menghindari segala bentuk kekerasan,

intrik, intimidasi, dan provokasi untuk meraih kemenangan. Serta poin lain yang menginginkan jalannya pemilu di Bantaeng dapat berjalan lancar.
Bupati Bantaeng, HM Nurdin Abdullah yang juga hadir pada deklarasi tersebut berharap seluruh peserta pemilu mematuhi rambu-rambu secara konsisten agar berjalan aman.

"Tahun ini menjadi tahun yang sangat strategis sebab setelah pemilu legislatif akan disusul Pilpres, sehingga stabilitas daerah dalam mengahdapi pemilu sangat diharapkan. "Tentunya melalui partisipasi para peserta pemilu," kata Nurdin.

Anggota KPU Bantaeng, Herianto, Sabtu, 7 Februari mengungkapkan agar deklarasi itu dapat dijaga oleh tiap peserta pemilu. "Kami juga telah meluncurkan tageline jujur, santun, dan mendidik," ujarnya.

Sikap netralisasi pajabat publik kata Herianto juga sangat diharapkan demi lancarnya penyelenggaraan pemilu. Sosialisasi ke masyarakat terangnya juga terus dilakukan KPU Bantaeng. "Salah satunya kami telah mengarahkan tiap PPS untuk melakukan sosialisasi, utamanya dalam hal pencontrengan," katanya.

Sosialisasi yang dilakukan oleh tiap PPS sambung dia, dilakukan dari rumah ke rumah. "Jadi petugas PPS kami arahkan untuk door to door," tandasnya.

Tidak hanya itu kata Herianto, sosialisasi juga dilakukan di masjid-masjid agar penyampaiannya lebih menyebar ke masyarakat. "Program itu kami harapkan bisa rampung hingga Maret mendatang. Jadi setelah itu tidak ada lagi yang tidak paham tata cara pemungutan suara," jelasnya. (m10)